Category Archives: Terorism

Pemberantasan Terorisme Ancam Supremasi Sipil

Teror bom yang terjadi hari Kamis 9 September, didepan gedung Kedubes Australia membuka tabir bagi aparat keamanan untuk mengevaluasi secara kritis dan profesional perang melawan terorisme. Pernyataan Prof. Charlesworth diatas, menuntut adanya keseimbangan antara peraturan hukum dan HAM dalam memberantas terorisme. Jika diabaikan, bukan saja anarkis yang lahir, justeru supremasi sipil akan tersingkirkan dengan mudah dalam gelombang demokrasi.

Pemberantasan terorisme yang monolitik dengan mind-set yang serupa oleh penegak hukum perlu dipersoalkan. Misalnya Kapolri Da’i Bachtiar tanpa ragu menyebutkan Dr. Azhari dan Nurdin Thop sebagai pelaku di belakang teror bom di Kuningan. Perdana Menteri Australia, John Howard, dan George Bush menuduh Jamaah Islam (JI) dan jaringan Al Qaeda sebagai pelaku dibalik pemboman di Kuningan.

Pernyataan resmi tersebut patut disayangkan. Sebab, selain dapat menyudutkan penganut agama dan proses hukum menjadi tercederai, juga cara-cara mereka ini dapat menciptakan kondisi yang menakutkan “Terorizing” bagi masyarakat. Johan Galtung merumuskan Terorisme Negara sebagai terrorism from below, antar pelaku bukanlah pribadi atau kelompok individu, tapi sebuah entitas politik negara. Michael Tilger, menyebutnya, terrorism non-konvensional, yakni negara yang melakukannya secara struktural.

Terorisme Negara

PBB telah berhasil mengeluarkan konvensi-konvensi internasional penanganan terorisme. International Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism (1937), kemudian Intenational Convention for The Suppression of Terrorist Bombing (1997) dan, International Convention for The Supperssion of The Financing Terrorism (1999). Selain itu, DK PBB mengeluarkan dua resolusi tentang Pemberantasan Terorisme yaitu nomor 1368 (2001) dan resolusi nomor 1373 (2001). Semakin kuat Konvensi internasional tersebut ketika organisasi Islam internasional, juga mengeluarkan resolusi yang sama (1999). Akan tetapi, instrumen hukum tersebut belum berhasil. Kegagalan memerangi terorisme tersebut bukan sekedar ketiak mampuan menyetop prekuensi bom yang timbul selama lima tahun terakhir. Melainkan disebabkan karena, institusi internasional seperti PBB tidak pernah secara jelas mendefinisikan adanya terorisme negara (State Terrorism).

Akibatnya, terorisme yang semula berkonotasi politis, terkait dengan tindakan penguasa otoriter di Prancis. Saat ini terorisme telah menjadi konsep hukum yang memiliki pengertian, tanpa batasan yang tegas. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), dalam proses hukumnya itupun dipergunakan cara-cara yang luar biasa pula (exceptional procedure).
Kofi Anan adalah benar ketika menyampaikan ‘if we compromise on human rights in seeking to fight terrorism, we hand terrorists a victory they cannot achieve on their own’ (press release SG/SM/8798, Agustus 2004). Bilamana pemberantasan terorisme ini mengacu pada asas-asas HAM, kemenangan berpihak pada kita. Namun, dalam prakteknya sungguh terabaikan.
Misalnya, digunakannya pre-emptive action dan pemberlakuan asas pembuktian terbalik yang bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of inosence). Penggunaan data-data intelijen tidak dapat menjadi bukti hukum, dan pemberlakuan hukum ex-post facto (retroaktif) bertentangan dengan prinsip legalitas. Penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku terorisme tidak sesuai dengan konvensi internasional.

Karena itu, perlu disadari bahwa kejahatan terorisme, merupakan musuh kemanusiaan, tidak terlepas dari ‘terorisme negara’ yang menjadi pangkal ketidakadilan dunia. Kelompok masyarakat atau negara-negara tertentu yang termajinalkan, semakin memperoleh pembenaran untuk membangun ‘dendam terselubung’ (latent vengeance) dan diwujudkan dalam budaya kekerasan (Violence Culture) melawan status quo dunia.

Dalam konteks lokal, “terorisme negara” mewujud dalam pemerintahan Orde Baru dalam kaitannya dengan penerapan DOM di Aceh, Tanjung Priok, insiden Dili, Tragedi 27 Juli 1996 dan kasus Trisakti dan Semanggi. Penggunaan kekerasan, termasuk militer merupakan kebijakan negara yang sistematis disengaja atau dengan membiarkan kekerasan itu berlangsung, dipergunakan untuk menegakan ketertiban dan keamanan nasional.

Sedangkan dalam konteks internasional, terorisme negara bisa diadopsi dari International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism Resolusi Majelis Umum No 54/109, 9 Desember 1999 pasal 2(1)b, “suatu perbuatan yang sengaja mengakibatkan kematian atau berakibat luka fisik serius terhadap penduduk sipil, atau terhadap orang lain. Perbuatan itu dilakukan bukan merupakan bagian penggunaan kekerasan dalam situasi konflik militer. Kata-kata, Not taking active pant in the hostilities in a stuation of armed conflict, penggunaan kekerasn atau militer oleh suatu negara dalam keadaan damai bertentangan dengan bab VII pasal 51. Kebijakan Israel yang dilakukan oleh Ariel Sharon, tentang ancaman pembunuhan terhadap Yaser Arafat, pembunuhan dan pengusiran pada penduduk Palestina di jalur Gaza dan kota Ramlah jelas-jelas tindakan terorisme negara.

Sama halnya, terorisme negara itu dilakukan oleh AS Inggris, Australia terhadap Irak untuk menurunkan Presiden Sadam Husein dan menyimpan senjata Kimia Pemusnah Massal (MDCDW), Mass Chgemical Mass Distruction Weapon. Semula tindakan ketiga negara tersebut dapat dikelmpokan dalam tindakan intervensi kolektif, dengan sandaran pasal 51 piagam PBB. Namun, kerana DK PBB tidak menyetujuinya, maka tindakan tersebut dipandang sebagai agresi militer yang bertengtangan dengan Statuta Roma 1998. Lebih dari 30 ribu korban sipil terbunuh, termasuk ribuan militer AS menjadi korban. Di luar tindakan militer, terorisme negara dalam tingkat awal dapat ditandai oleh ancaman diplomasi. Misalnya, AS menuduh Iran, Irak dan Korea Utara sebagai negara poros setan (Devil Axels).

Sehingga tepat apa yang dikemukakan Tony Parkinson, editor internasional dari koran The Age, 2004 Melbourne “bahwa hukum internasional dan lembaga-lembaganya tampak tidak mampu memberikan tindakan sebagaimana mestinya untuk melakukan pencegahan dan perbaikan atas akibat dari tindakan terorisme”. Bukti akan kegagalan sangat jelas dalam persoalan intervensi kemanusiaan. Sebagaimana PBB sendiri tidak mampu melakukan upaya pencegahan pelanggaran HAM antar negara. Suatu negara, seperti Irak, yang semula damai tiba-tiba berubah menjadi anarkis sampai saat ini.

Mengabaikan Hukum dan HAM

Kegagalan penanganan terorisme bukan saja terjadi di Indonesia, juga di negara-negara besar seperti Amerika, Inggris, dan Australia. Salah satu sebab yaitu mereka menggunakan pendekatan “kekuasaan dan keamanan” dan mengabaikan rule of law (Wrigh-Nevile, 2004:42). Pengabaian atas hukum tersebut amatlah mudah menelusurinya.
Sejak tragedi 11 September 2001 di WTC, Invasi AS ke Irak, untuk menekan penyelenggaraan senjata kimia pemusnah masa (Weapon for Mass Destruction) sampai kini belum terungkap siapa dalang dibalik kejahatan teroris. Namun, tokoh Osamah bin Ladin, pimpinan Al Qaeda, Jamaat Islam (JI) tetap menjadi terhukum tanpa Pengadilan. Tanpa malu-malunya, polri berulangkali menyebutkan hubungan faktual antara C4, TNT dan sulpur sebagai bahan peledak. Kesesuaian fakta sering ditemukan melalui unsur yang sama di rumah sewa tersangka teroris. Informasi tentang C-4 dan sulpur di rumah kos tersebut menjadi kurang bermakna bagi masyarakat yang makin kritis. Sebab, sumber TV liputan Surabaya menyebutkan bom tersebut telah dibawa keliling Surabaya ke Cengkareng, Jakarta, Banten Lampung, dan Riau. Itu artinya selain bom tersebut tidak diracik di rumah kos.

Silang sengketa mengenai penggunaan C4-TNT sebagai unsur peledak yang high eksplosive tidak pernah terungkap asal-usul perolehannya secara meyakinkan. Kecuali kasus bom Bali, bahan peledak diperoleh dari sebuah toko di Surabaya. Padahal bahan tersebut tidaklah mudah diperoleh, kecuali di institusi tertentu, khususnya militer. Sejak terjadinya tragedi teror bom 12 Oktober di Bali dan terjadi 5 Agustus Bom Marriot 2003 mestinya bahan-bahan peledak tersebut sangat sulit diperoleh. Kerjasama penanggulangan terorisme se-ASEAN, termasuk pertemuan antara pimpinan militer ASEAN dua minggu lalu telah ditingkatkan.

Lemahnya Koordinasi Intelejen dan Polri

Sebagaimana umumnya kejahatan kemanusiaan lainnya, terorisme tidaklah mungkin dicegah dan diberantas tanpa melibatkan peran aparat keamanann lainnya. Kedudukan intelejen sebagaimana diatur dalam Pasal 26, UU Tindak Pidana Terorisme sangat penting artinya bagi upaya mencari dan memperoleh bukti permulaan. Namun, yang mengherankan adalah intelejen benar-benar tidak terdengar suaranya. Padahal informasi tentang keamanan dan pertahanan dalam dan luar negeri, mestinya dapat di olah BAKIN. Menjadi cukup curiga bilamana kelemahan diakibatkan oleh tiadanya koordinasi efektif sebagai akibat, Menteri Pertahanan dan Menko Polkam digabung oleh Hari Sabarno.

Menyelidiki hubungan sebab-akibat mengapa kegiatan teroris dikonsentrasikan di Indonesia adalah sangat penting. Secara geo-politik, ekonomi dan keamanan, Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang patut diperebutkan negara-negara lain. Tiadanya hubungan funsional antara polri dan intelejen negara terbukti dengan meledaknya teror bom Kuningan.

Dua minggu sebelum tragedi teror Kuningan, Indonesia Australia dalam perang diplomasi. Australia sedang membangun pusat pertahanan dengan menyiapkan pesawat dengan daya jelajah 400 KM. Dari sudut pandang Indonesia, kebijakan doomestik Australia dapat menjadi ancaman. Bilamana, teror bom yang menimbulkan korban bagi warga Australia, maka negara Adi-kuasa dapat melakukan intervensi kemanusiaan ke Indonesia. Sebagaimana AS telah melakukannya ke Afganistan dan Irak. Ancaman teror bom, sesungguhnya telah timbul sejak adanya pembatalan UU No.16 tahun 2003 tentang pemberlakuan UU No.15 tahun 2003.
Lagi-lagi, Kedubes AS juga telah mengeluarkan travel warning bagi warganya untuk hati-hati berada di Indonesia. Alexander Downer, Menlu Australia, dan juga John Howard dalam jumpa pers di Jakarta setelah mengluarkan informasi, bahwa “empat puluh lima menit (45)” telah menyampaikan informasi penting terhadap seorang pejabat Indonesia. Isinya pesan tersebut berisi bahwa teror bom akan diledakan dibeberapa kedutaan negara-negara Barat bilamana Abu Bakar Basyir tidak dibebaskan. Benar atau tidak pesan tersebut, dengan berbagai isu mestinya intelejen dapat mengolah informasi agar tercipta kewaspadaan.

Kenyataan lain, sebab bom di Kuningan, telah merenggut sembilan nyawa manusia dan ratusan luka-luka, telah memberikan pembenaran bahwa koordinasi kerja antara intelejen dan kepolisian, berbagai informasi tersedia tidak terdeteksi secara benar.

Ancam Supremasi Sipil

Dapatkah peristiwa Kuningan ditafsirkan sebagai konspirasi politik bagi upaya menghambat demokratisasi dalam kaitananya dengan supremasi sipil. Sesungguhnya tidak terlalu muskil bilamana teror bom Kuningan dapat direkayasa sebagai pergulatan politik lokal yang mengancam supremasi sipil.
Petunjuk konspirasi antara oknum penegak hukum dengan teroris, dimanapun bisa terjadi. Dalam fakta kejahatan lintas negara, TOC (Transnational Organized Crime) keterlibatan oknum pejabat, dalam kejahatan penyulundupan, obat-obatan terlarang, dan Money Laundering bukanlah persoalan yang mustahil.

Konspirasi secara internasional dapat diajukan contoh bagaimana jendral Pervez Musharaff Presiden Pakistan yang berkuasa melalui kudeta militer tiba-tiba mendapat dukungan dari AS sejak ia bersikap akomodatif terhadap kebijakan dalam negeri perang melawan terorisme. Padahal semula Musharaff akan dilengserkan oleh AS agar segera terbentuk pemerintahan sipil. Namun, AS mengurungkan niatnya, dan mendukung Musharaff yang militer, sebab, kepemimpinan sipil terbukti gagal dalam memberantas kejahatan teroris.

Dalam konteks keamanan domestik, pemerintahan sipil saat ini dipandang gagal. Menurut sumber Tempo interaktif, terjadi 40 kasus peledakan, termasuk peledakan bom molotov di KPU, dan teror bom di Kuningan. Apakah itu berarti ada unsur asing yang menghendaki Presiden Indonesia ke depan bukan sipil. Isu Capres yang dibiayai kekuatan asing sebanyak satu trilyun rupiah bukankah ini salah satu bukti yang patut dicurigai. Karena itu, masuk akal pula ledakan teror bom di depan Kedubes Australia, dapat dikaitkan dengan upaya mencari pembenaran terhadap demokratisasi sipil di Indonesia untuk sementara gagal dalam pemberantasan terorisme.

Sebagai contoh, Brigjen Gores Mere, membawa Ali Imran ke Cape Starburk di jalan Thamrin Jakarta. Adegan itu memang di luar kebiasaan yang memang menuai cemooh. Lebih menarik lagi, salah satu agen rahasia polisi tersebut juga penerima sms (short massage service) yang isinya ancaman teror bom. Tapi, Kapolri tidak mau terus terang ketika didesak oleh wartawan. Mengapa penegak hukum yang menerima SMS tersebut dibiarkan dan tidak diminta keterangan. Jika memang benar ada, apakah sikap Kapolri yang terkesan menutup-nutupi.

Sama halnya ketika pemerintah AS tidak membuka misteri ketidak hadiran ribuan orang-orang Yahudi yang pada taggal 11 September 2001 tidak masuk kantor ke WTC. Presiden George Bush juga bungkam, tidak mau menindak lanjuti, meski sebagian masyarakat AS menuntutnya. Dengan demikian, pemberantasan terorisme yang mengabaikan proses HAM dan nilai-nilai HAM, terlalu mudah untuk ditafsirkan bahwa teror bom Kuningan mengindikasikan rentannya proses demokratisasi dalam kaitannya dengan supremasi sipil yang sedang dibangun. ***

Add a reply: